Insentif Pajak Pph Pasal 21. Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan Perdirjen PER-32PJ2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Seluruh PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan kepada pegawai terlepas dari metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemberi kerja baik metode gross gross-up maupun net.
Sudahkah perusahaan Anda memanfaatkan insentif pajak dampak Covid-19 berupa Pajak Penghasilan PPh 21 Ditanggung Pemerintah DTP. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori antara lain pegawai bukan pegawai penerima pensiun dan pesangon anggota dewan komisaris.
Seluruh PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan kepada pegawai terlepas dari metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemberi kerja baik metode gross gross-up maupun net.
Berdasarkan hasil keputusan pajak dtp tersebut akan diperpanjangkan hingga Desember 2020. Dalam kebijakan perusahaan selama ini PPh Pasal 21 dibayarkan oleh perusahaan. Seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44PMK032020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan fitur baru pada DJP online djponlinepajakgoid berupa e. Insentif PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.