Insentif Tenaga Medis Penanganan Covid. Tujuannya agar insentif dapat tersalurkan dengan lancar kepada para tenaga kesehatan. Insenif untuk ratusan tenaga medis itu sempat tertahan selama delapan bulan.
Ketua Tim Mitigasi PB IDI Dr Adib Khumaidi menegaskan keputusan itu diterbitkan di saat yang tidak tepat rumah sakit masih penuh beban nakes masih berat. Menurut Abid jika insentif diberikan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pemerintah daerah maka pemerintah harus menegaskan bahwa petugas non-medis juga berhak menerima insentif. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah lainnya terutama dengan Kementerian Keuangan juga pemda kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito di Media Center COVID-19 Graha BNPB Jakarta.
Adapun yang mendapatkan insentif adalah semua tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan termasuk dokter residen PPDS yang bertugas dalam penanganan COVID-19 berhak menerima insentif.
Ini di luar yang vaksinasi katanya. Besaran insentif tersebut telah ditetapkan pemerintah pada rapat Minggu 22 Maret 2020 kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta turun tangan menelisik pemotongan insentif tenaga kesehatanSebab pemotongan yang dilakukan oknum rumah sakit RS mencapai 50-70 persen. Ini hanya berlaku untuk daerah yang telah ditetapkan tanggap darurat kata Jokowi.