Klu Yang Dapat Insentif Pph 21. Lebih rinci karyawan yang PPh 21-nya ditanggung pemerintah adalah mereka yang bekerja di salah satu perusahaan berikut ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No23PMK032020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai atau karyawan.
PT A sudah memenuhi KLU dan dapat insentife PPH pasal 21 DTP sesuai dengan PMK 86 thn 2020 memiliki karyawan yang terutang pajak pada awal bulan januari sd maret atas pajak terbut sudah di potong dan sudah dibayarkan dan dari april sd desember mendapatkan fasilitas pph pasal 21 DTP bagaimana perlakuan pph pasal 21 di desember 2020. Berikut daftar 1018 bidang usaha atau KLU yang dapat memanfaatkan insentif pengembalian restitusi PPN dipercepat dalam PMK No 9PMK032021. Sementara kriteria pekerja yang bisa memperoleh pembebasan insentif PPh 21 ini yaitu mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP.
Ketentuan mengenai kode KLU yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP pembebasan PPh Pasal 22 Impor pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN a.
Adapun pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diatur dalam PMK 232020 yang sudah diperbarui menjadi PMK 442020. Terkait dengan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah DTP sesuai dengan PMK Nomor 862020 pada Bab VII Pasal 15 tertulis jelas insentif tersebut dapat dimanfaatkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. Dalam hal ini perusahaan Ibu dapat memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP sepanjang KLU perusahaan Ibu tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 232020. Salah satu insentif yang diberikan adalah pajak penghasilan PPh atas gaji karyawan PPh Pasal 21.