Pmk Tentang Pph Pasal 22. Khusus untuk barang kiriman dan paket pos besarnya tarif PPh Pasal 22 diatur dalam PMK Nomor 199PMK010201 9. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7PMK032015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer Advance Pricing Agreement Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6PMK032021 tersebut menegaskan pemungut PPh melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 05 persen yang akan dikenakan dari harga jual pulsa dan kartu perdana. Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
Yang tidak dikuasai 75 x harga jual lelang.
Khusus untuk barang kiriman dan paket pos besarnya tarif PPh Pasal 22 diatur dalam PMK Nomor 199PMK010201 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22PMK032020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. PPh Pasal 22 yang berbentuk SSE artinya PPh Pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Berikut ulasannya PMK-34 Tahun 2017 Peraturan terbaru pajak Peraturan Menteri keuangan Nomor 34PMK0102017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.