Pph 21 Yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2020. Contoh Soal Penghitungan PPh Pasal 21 DTP. Di samping itu pemberi kerja wajib pajak UMKM dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
PMK-44 adalah PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah DTP. Mencakup PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri kemudian PPh 22 impor yang ditangguhkan juga. Sri Mulyani pun memaparkan relaksasi PPh pasal 21 bakal mulai diberlakukan mulai April 2020.
Di dalam aturan ini tanggungan PPh 21 hanya berlaku bagi karyawan yang memiliki penghasilan hingga Rp 200 juta per tahun atau Rp 165 juta per bulannya.
Pemerintah Tanggung PPh 21 untuk Karyawan dengan Gaji Maksimal Rp 200 Juta per Tahun Aturan PMK Nomor 23 Tahun 2020 ternyata tidak berlaku untuk seluruh karyawan dengan gaji yang tidak terbatas. Di samping itu pemberi kerja wajib pajak UMKM dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Diberikan fasilitas PPh Pasal 21 DTP Masa April-September 2020 atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria. Di samping itu pemberi kerja wajib pajak UMKM dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat.